Kediri – Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam GARDA (Gabungan Aksi Roda Dua) menggelar aksi menyampaikan aspirasi terkait kebijakan aplikasi Maxim di Kota Kediri, Selasa (29/9).
Aksi tersebut terlebih dahulu dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Kediri. Setelah itu, massa melanjutkan aksi ke kantor perwakilan Maxim di Gang Carik, Banjaran, Kota Kediri.
Salah satu pengemudi ojol yang juga Humas GARDA, Saiful Arif, mengatakan terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan para pengemudi. Yakni penghapusan program Turbo berbayar serta pembatasan driver baru.
Menurutnya, dalam program Turbo, pengemudi harus membayar Rp15 ribu untuk mendapatkan akses selama tiga jam. Setelah itu, pengemudi juga masih dikenai potongan dari pihak platform.
“Driver Turbo itu kita membeli dengan harga Rp15 ribu per tiga jam. Terus setelah membeli sudah dipotong platform juga. Jadi sudah berbayar, kepotong lagi,” ujar Saiful.
Ia menilai skema tersebut membuat pendapatan pengemudi semakin kecil. Saiful mencontohkan, dalam pengalaman menggunakan Turbo selama tiga jam, dirinya mendapatkan pendapatan sekitar Rp40 ribu dari beberapa pelanggan. Setelah dikurangi berbagai biaya dan potongan, pendapatan bersihnya hanya sekitar Rp23 ribu.
“Rp23 ribu kita belum BBM. BBM Rp20 ribu, sisanya jadi cuma Rp3 ribu,” katanya.
Selain meminta penghapusan program Turbo, para pengemudi juga meminta adanya pembatasan jumlah driver baru yang bergabung dengan aplikasi. Mereka menilai penambahan driver perlu dikendalikan agar tidak semakin memperketat persaingan mendapatkan order.
Saiful menyebut sekitar 300 pengemudi mengikuti aksi tersebut. Para pengemudi berharap Pemerintah Kota Kediri dapat memfasilitasi dan membantu mempertemukan mereka dengan pihak aplikator untuk mencari solusi.
“Kita aplikasi mau bertanggung jawab dengan adanya program Turbo ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat titik temu, para pengemudi mengancam akan melanjutkan aksi ke kantor Maxim hingga melakukan penyegelan kantor.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri, Eko Lukmono mengatakan Pemkot Kediri telah menerima keluhan dari para mitra ojol, khususnya terkait program Turbo yang diberlakukan oleh Maxim.
Menurutnya, Pemkot Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan langsung kebijakan yang dibuat oleh operator aplikasi.
“Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot, tidak ada kewenangan untuk menghentikan itu,” ujar Eko.
Meski demikian, Pemkot Kediri akan menghimpun data dan masukan dari para mitra ojol sebelum menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak operator maupun kementerian terkait.
Pemkot Kediri selanjutnya akan menyampaikan hasil penghimpunan aspirasi dan data tersebut kepada pihak Maxim serta kementerian yang memiliki kewenangan terkait.
“Yang ketiga, kita nanti akan menyampaikan kepada baik operator maupun pada kementerian yang terkait
terhadap keluhan-keluhan yang ada di Kota Kediri kususnya,” pungkasnya.
