KEDIRI – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri mengevakuasi empat objek yang diduga cagar budaya (ODCB) dari kawasan Kebun Ngrangkah Pawon milik PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional 5, Selasa (10/11/2026).
Evakuasi dilakukan sebagai bagian dari upaya penyelamatan tinggalan purbakala yang berada di kawasan perkebunan lereng Gunung Kelud. Dari total 10 ODCB yang masuk dalam daftar evakuasi, empat objek telah dipindahkan dan enam lainnya akan dievakuasi secara bertahap.
Proses evakuasi dimulai sekitar pukul 07.00 WIB. Dua objek berasal dari Kantor PTPN I Regional 5 Kebun Ngrangkah Pawon, Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, yakni miniatur rumah dan fragmen arca tanpa kepala.
Sementara dua objek lainnya berupa batu prasasti yang belum selesai dipahat atau unfinished, berasal dari Afdeling Damarwulan, Desa Puncu, Kecamatan Puncu.
Menariknya, saat miniatur rumah diangkat dari halaman kantor kebun, petugas menemukan sebuah jambangan mini di bawahnya. Temuan tersebut menambah catatan tinggalan purbakala yang ditemukan di kawasan perkebunan.
Miniatur rumah yang dievakuasi memiliki tinggi sekitar 68 sentimeter, sedangkan fragmen arca tanpa kepala setinggi 53 sentimeter. Dua prasasti unfinished masing-masing memiliki tinggi 153 sentimeter dan 122 sentimeter.
Kondisi kedua prasasti tersebut cukup memprihatinkan. Salah satunya dicat dengan lambang N-XII dan angka tahun 2019. Sementara prasasti lainnya dicat dengan tulisan “Selamat Datang di Afdeling Damarwulan”.
Kepala Disparbud Kabupaten Kediri Mustika Prayitno Adi, melalui Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala (Kabid Jakala) Eko Priatno Triwarso, mengatakan evakuasi dilakukan karena sejumlah objek berada di lokasi terbuka sehingga dinilai rawan hilang maupun mengalami kerusakan.
“Kami berterima kasih kepada PTPN I Regional 5 yang mendukung upaya pelestarian ini. Objek-objek yang dievakuasi akan kami catat dan dokumentasikan dengan baik agar keberadaannya terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk edukasi masyarakat,” kata Eko.
Menurut Eko, masih ada enam ODCB yang belum dipindahkan. Evakuasi lanjutan rencananya dilakukan pada awal 2027.
Enam objek tersebut meliputi Situs Jeding Miring di Afdeling Damarwulan, serta arca Dewa Siwa, yoni bercerat naga, kemuncak, jambangan batu, dan jambangan berinskripsi angka tahun 1279 Saka di kawasan Pabrik Satak, Desa Satak, Kecamatan Puncu.
Namun, rencana pemindahan Jeding Miring mendapat penolakan dari Pemerintah Desa Puncu dan warga Damarwulan.
Pada Selasa (10/11/2026), Pemerintah Desa Puncu bersama perwakilan masyarakat mengirimkan surat kepada Bupati Kediri terkait permohonan penolakan pengambilan Situs Jeding Miring.
Surat bernomor 400.10.3.3/213/418.87.01/2026 tersebut ditandatangani Kepala Desa Puncu Hengki Dwi Setyawan dan perwakilan masyarakat, Agus Widodo. Surat juga ditembuskan kepada Disparbud Kabupaten Kediri dan PTPN I Regional 5.
Dalam surat itu, warga meminta agar Situs Jeding Miring yang berada di wilayah administrasi Desa Puncu atau Afdeling Damarwulan PTPN I Regional 5 tetap berada di lokasi.
Warga menilai situs tersebut merupakan warisan nenek moyang sekaligus sarana pembelajaran bagi generasi berikutnya mengenai budaya dan peradaban masa lampau di wilayah mereka.
Keberadaan Jeding Miring juga disebut berkaitan dengan tradisi nyadran yang digelar masyarakat setiap tahun. Warga berharap situs tersebut tetap dipertahankan di tempat asalnya.
“Demikian permohonan kami buat, diharapkan semua pihak bisa bekerja sama menjaga Situs Jeding Miring yang ada di wilayah kami tetap pada tempat dan fungsinya,” demikian bunyi penutup surat warga.
Jeding Miring sendiri berupa jambangan batu andesit hitam berbentuk perahu. Objek tersebut memiliki panjang sekitar 283 sentimeter, lebar 148 sentimeter, dan tinggi 71 sentimeter.
Jambangan dalam kondisi baik itu memuat inskripsi candrasengkala beraksara Jawa Kuno kuadrat. Objek tersebut masuk dalam daftar 10 ODCB yang dilampirkan Disparbud untuk dilakukan evakuasi dari wilayah kerja Kebun Ngrangkah Pawon.
Evakuasi ODCB ini sebelumnya telah melalui proses koordinasi antara Disparbud dan PTPN I Regional 5. Pada 1 Oktober 2026, Disparbud mengajukan izin survei dan pemindahan ODCB kepada pengelola kebun.
PTPN I Regional 5 kemudian memberikan arahan tindak lanjut pada 7 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 10 Oktober 2026, Manajer Kebun Ngrangkah Pawon Muhammad Nur Sodiq menyampaikan tanggapan resmi yang menyatakan dukungan terhadap perlindungan dan pelestarian ODCB di wilayah kebun.
Dalam tanggapannya, PTPN memberikan sejumlah syarat, salah satunya pemindahan dilakukan setelah Disparbud berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur untuk mendapatkan pendampingan teknis.
PTPN juga meminta seluruh objek dicatat dan didokumentasikan bersama sebelum maupun sesudah dipindahkan. Dokumentasi setidaknya memuat identitas objek, kondisi fisik, lokasi asal, lokasi tujuan, serta kondisi sebelum dan setelah pemindahan.
Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri Imam Mubarok menilai langkah evakuasi tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar tinggalan purbakala tidak lebih dulu hilang atau rusak sebelum mendapatkan perlindungan.
“Kasus Arca Durga menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh menunggu benda hilang dulu baru bergerak. Evakuasi ini langkah pencegahan. Namun, tidak semua benda harus dipindahkan. Objek yang aman dan masih terikat dengan konteks situsnya sebaiknya dilindungi di tempat. Yang rawan hilang, rusak, atau sudah diperlakukan tidak semestinya, seperti dicat, itulah yang perlu diselamatkan,” kata Mubarok yang akrab dipanggil Gus Barok.
Ia juga menekankan pentingnya pencatatan setiap objek yang dipindahkan agar asal-usul dan kondisinya tetap terdokumentasi dengan jelas.
“Pencatatan dan berita acara itu penting. Setiap objek harus jelas dari mana asalnya, bagaimana kondisinya, dan ke mana dipindahkan. Data itu yang nanti menjadi dasar kajian TACB sampai penetapan sebagai cagar budaya,” ujarnya.
Hingga kini, seluruh objek tersebut masih berstatus diduga cagar budaya dan belum ditetapkan secara resmi. Meski demikian, objek yang diduga cagar budaya tetap mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
