Kediri – Menjelang arus mudik Lebaran, Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong percepatan perbaikan jalan agar perjalanan masyarakat lebih aman dan nyaman. Salah satu yang disoroti adalah kondisi jalan berlubang maupun bergelombang yang berpotensi membahayakan pengendara.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Arif, mengatakan secara umum kondisi jalan di Jawa Timur sudah cukup baik. Saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi disebut telah mencapai sekitar 86 persen.
“Kondisi jalan di Jawa Timur saat ini sudah sekitar 86 persen dalam kondisi mantap. Kami juga mendorong mitra kami seperti PUPR dan pihak terkait untuk melakukan upaya antisipatif dan mitigatif, terutama menghadapi dinamika cuaca yang tidak menentu,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbaikan jalan berlubang maupun bergelombang harus segera dilakukan agar tidak mengganggu arus mudik. Menurutnya, sejumlah pekerjaan perbaikan jalan saat ini masih berlangsung, baik pekerjaan rutin maupun berkala, dan sebagian sudah memasuki tahap penyelesaian.
Komisi D DPRD Jatim juga meminta agar seluruh pekerjaan perbaikan jalan dapat diselesaikan paling lambat H-7 Lebaran. Hal ini agar tidak menghambat arus lalu lintas saat puncak mudik.
“Kami mendorong supaya H-7 Lebaran sudah tidak ada lagi pekerjaan perbaikan di jalan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas pemudik,” jelasnya.
Selain jalan provinsi, pihaknya juga ikut memfasilitasi komunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait kondisi jalan nasional di sejumlah daerah, termasuk di Kota Kediri. Beberapa ruas jalan protokol seperti Jalan Hasanuddin dan Jalan Imam Bonjol dilaporkan sudah mulai dilakukan perbaikan dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Khusnul, perbaikan tersebut juga tidak lepas dari laporan masyarakat serta peran media yang menyampaikan kondisi jalan kepada pemerintah pusat.
“Alhamdulillah beberapa hari terakhir sudah ada perbaikan di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Kediri. Ini juga berkat komunikasi dari masyarakat dan teman-teman media yang menyampaikan kondisi di lapangan,” katanya.
Selain perbaikan jalan, berbagai persiapan juga dilakukan untuk mendukung kelancaran mudik. BBPJN disebut akan menyiapkan posko di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfungsi sebagai pusat komunikasi serta kesiapan peralatan jika terjadi kendala di jalan.
Sementara itu, Dinas Perhubungan juga didorong untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan ramp check kendaraan, penyediaan rest area, hingga pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi.
“Rest area yang disiapkan tidak hanya untuk tempat istirahat, tetapi juga dilengkapi fasilitas cek kesehatan hingga tes urin bagi pengendara,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi D DPRD Jatim juga menyoroti sejumlah kejadian yang melibatkan pengemudi transportasi umum, termasuk sopir bus yang diduga mengonsumsi minuman keras saat bertugas.
Khusnul menilai tindakan tersebut sangat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, ia meminta perusahaan otobus (PO) untuk lebih disiplin dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi para pengemudi.
“Kami sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kami menghimbau kepada pemilik PO agar lebih masif dalam menjalankan SOP, tidak hanya memastikan kondisi kendaraan, tetapi juga kondisi pengemudi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengemudi yang melanggar aturan atau terbukti membahayakan keselamatan harus diberikan sanksi tegas. Pasalnya, pengemudi bus membawa banyak nyawa penumpang sehingga keselamatan harus menjadi prioritas utama.
“Kami mengecam keras jika ada pengemudi yang mengemudi secara ugal-ugalan atau bahkan dalam kondisi mabuk. Ini sangat berbahaya karena menyangkut keselamatan banyak orang,” pungkasnya.kin/mg
There is no ads to display, Please add some
