Kediri – Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga atas terganggunya pelayanan pengangkutan sampah selama enam hari terakhir.
Kepala DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh, mengatakan pihaknya tidak memiliki niatan untuk menghentikan ataupun mengurangi pelayanan. Namun, kondisi di lapangan yang dinamis menyebabkan pelayanan sampah sempat terganggu dan berdampak pada penumpukan di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS).
“Kami mohon maaf kepada seluruh warga Kota Kediri atas terganggunya pelayanan sampah selama enam hari ini. Tidak ada niatan dari pemerintah kota, dalam hal ini DLHKP, untuk menghentikan pelayanan. Ini murni karena dinamika di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi TPS saat ini mengalami penumpukan. Selain itu, Indun juga meluruskan informasi yang beredar terkait kompensasi bagi warga terdampak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Ia menegaskan, tidak ada pernyataan dari Wali Kota Kediri terkait janji pemberian kompensasi sebesar Rp2 juta.
“Perlu kami tegaskan, tidak ada dari Mbak Wali Kota yang menjanjikan kompensasi sebesar Rp2 juta. Namun pemerintah kota tetap berkomitmen memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya pada Selasa (7/4).
Menurutnya, pemberian kompensasi bagi warga terdampak TPA telah dilakukan sejak 2009 dan terus berlanjut hingga 2025 dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 25 yang mengatur pemberian kompensasi atas dampak negatif kegiatan pengelolaan sampah.
“Sejak undang-undang itu terbit pada 2008, pemerintah kota langsung menindaklanjuti dengan pemberian kompensasi mulai 2009. Jadi ini bukan hal baru,” ungkapnya.
Indun menjelaskan, besaran kompensasi ditentukan berdasarkan hasil kajian tim ahli. Untuk tahun 2026, kajian tersebut saat ini masih berlangsung bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan ditargetkan selesai pada 25 April 2026.
Terkait kemungkinan kenaikan kompensasi, ia belum dapat memastikan.
“Ada kemungkinan naik, tetapi kami belum bisa menyampaikan besaran maupun persentasenya karena masih dalam proses kajian,” katanya.
DLHKP, lanjut Indun, juga telah memahami aspirasi warga, khususnya dari wilayah sekitar TPA seperti RW 2, 3 dan 5 Kelurahan Pojok. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus tetap mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Kami memahami keinginan masyarakat, tetapi ada mekanisme yang harus dijalani. Jika kompensasi diberikan tidak sesuai aturan, justru kami yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Pemerintah Kota Kediri memastikan proses kajian akan berjalan sesuai kesepakatan, dengan harapan kebijakan yang diambil nantinya tetap berpihak pada masyarakat sekaligus sesuai regulasi yang berlaku. kin/mg
