Kediri – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar sekitar Rp401 miliar menjadi salah satu sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Kediri atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (17/7).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan jawaban atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan tujuh fraksi DPRD, yakni Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, serta Fraksi Gabungan Demokrat-PKS-Hanura.
Menjawab pertanyaan Fraksi PAN, Vinanda menjelaskan SiLPA Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp401 miliar. Menurutnya, besaran SiLPA dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang melampaui target, adanya sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kepastian hukum, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
“Selain itu, Pemkot Kediri juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan UMKM dan IKM, digitalisasi usaha, sertifikasi halal, hingga fasilitasi pemasaran bagi 78 industri kecil dan menengah di 16 toko modern dan pusat perbelanjaan. Berbagai langkah peningkatan kinerja BUMD melalui transformasi tata kelola, pengembangan layanan digital, optimalisasi aset, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi bagian dari jawaban pemerintah,” ujarnya.
Persoalan penyelesaian pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri turut menjadi perhatian. Wali Kota menjelaskan pemerintah telah menempuh berbagai langkah, mulai dari menindaklanjuti hasil review BPKP, menyampaikan penawaran pembayaran kepada kontraktor, meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Negeri dan KPK, hingga mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot berencana mengajukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kediri dengan menitipkan dana pembayaran sesuai hasil review BPKP sebagai bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus untuk memperoleh kepastian hukum.
“Pemerintah Kota Kediri juga mengalokasikan anggaran penyelesaian pembangunan Alun-Alun pada APBD Tahun Anggaran 2027,” imbuhnya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengatakan fungsi pengawasan DPRD akan terus dijalankan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kami tugasnya melakukan kontrol karena dipilih oleh masyarakat. Program-program atau anggaran yang dirasa kurang mengena kepada masyarakat tentu akan kami kritisi. Apalagi saat ini kondisi masyarakat masih menghadapi tantangan di sektor kesehatan maupun perekonomian,” ujarnya.
Firdaus menilai masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi anggarannya belum maksimal. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu penyebab besarnya SiLPA pada APBD 2025.
“Harapan kami, apa yang sudah diprogramkan dan dianggarkan segera dikerjakan. Kalau ada kendala sehingga belum bisa direalisasikan, tentu harus segera dicarikan solusi. Untuk kelanjutan pembangunan Alun-Alun juga menjadi catatan kami. Mekanisme harus tetap dijalankan sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi jangan sampai menjadi penghambat. DPRD akan terus mendorong agar penyelesaiannya bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. kin/mg
There is no ads to display, Please add some
