Kediri – Minimnya penyerapan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/9) di gedung pertemuan BKPSDM Kota Kediri.
Hingga memasuki triwulan keempat, serapan anggaran Pemkot Kediri dinilai masih rendah. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra, Katino, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran di sisa waktu tiga bulan terakhir tahun ini. Ia menilai dana yang belum terserap tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harapan kami, penyerapan anggaran segera digenjot. Kalau uang hanya ‘ngendon’ di kas daerah, tidak akan berdampak apa-apa. Tapi kalau segera dicairkan dan digunakan untuk pembangunan, masyarakat akan merasakan manfaatnya,” ujar Katino.
Katino menyebut, rendahnya serapan anggaran salah satunya disebabkan oleh pergantian pejabat di sejumlah OPD yang terjadi menjelang pembahasan perubahan APBD. Akibatnya, pejabat baru belum memahami tugas dan tanggung jawab di posisi barunya.
“Kemarin saat pembahasan PAK, banyak pejabat baru yang baru sehari dilantik langsung mengikuti pembahasan. Tentu belum memahami sepenuhnya. Ke depan, kami harap penempatan pejabat dilakukan secara tepat agar program bisa berjalan maksimal,” imbuhnya.
Katino juga mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat berdampak pada penilaian pemerintah pusat dan berpotensi menurunkan alokasi dana transfer di tahun berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyatakan, Pemkot terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
“Kami menggunakan anggaran secara terukur, sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Evaluasi akan terus dilakukan agar program yang belum terlaksana bisa segera dijalankan,” ujar Vinanda.kin/mg
There is no ads to display, Please add some
