Kediri – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan monitoring terhadap pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur. Monitoring tersebut juga disertai dengan imbauan agar pembangunan dapat dipercepat dari jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, menjelaskan bahwa sesuai kontrak awal, pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan selesai sekitar Juli 2026. Namun, BPKP meminta agar proses tersebut bisa dipercepat sekitar satu bulan.
“Dari BPKP menyampaikan selain monitoring, juga ada agenda untuk mendorong percepatan pembangunan. Harapannya bisa lebih cepat dari kontrak, sekitar satu bulan,” ujarnya Senin (2/3).
Menurut Imam, pihak penyedia pembangunan telah menyanggupi percepatan tersebut. Meski demikian, kesanggupan itu masih bersifat lisan dan belum dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam pertemuan yang digelar, penyedia menyatakan akan mengupayakan percepatan agar Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi pada Juni 2026, setidaknya untuk kebutuhan administratif.
“Harapannya bulan Juni sudah bisa mulai beroperasi, minimal administrasi sudah bisa dilaksanakan dengan benar,” tambahnya.
Terkait tahapan lanjutan seperti rekrutmen atau persiapan operasional, Imam menegaskan hingga kini belum ada arahan lebih lanjut. Pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk operasional, termasuk rekrutmen, belum ada sama sekali. Masih menunggu informasi,” jelasnya.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran baru mendatang. Hingga saat ini, progres pembangunan diperkirakan telah mencapai sekitar 30 hingga 40 persen.
“Kurang lebih di angka 30 sampai 40 persen,” pungkasnya.
Pemerintah Kota (Kota Kediri) berharap percepatan ini dapat mendukung kesiapan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis dalam meningkatkan layanan sosial dan pendidikan bagi masyarakat.
There is no ads to display, Please add some
