Kediri – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, di Ruang Rapat BKPSDM Kota Kediri pada Rabu (11/3). Laporan tersebut memuat capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Vinanda menyampaikan bahwa sebagian besar indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan capaian yang baik dan masuk kategori sangat tinggi.
“Capaian indikator penyelenggaraan utama laporan kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana sebagian besar indikator mencapai kategori sangat tinggi,” ujar Vinanda dalam rapat paripurna.
Beberapa indikator yang disampaikan antara lain Indeks Gini sebesar 0,334 dengan capaian 103,33 persen, pertumbuhan ekonomi 1,74 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 82,71.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Kota Kediri juga mengalami penurunan menjadi 6,04 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,76 persen.
Menanggapi penyampaian LKPJ tersebut, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengatakan bahwa laporan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD melalui pembentukan panitia khusus (pansus).
“Ini pembacaan LKPJ dari Wali Kota tahun anggaran 2025. Tadi sudah dibacakan semuanya, nah beberapa waktu ke depan akan dipansuskan. Itu sudah lazim dan menjadi pekerjaan rutin DPRD Kota Kediri,” ujar Firdaus.
Ia menjelaskan, melalui pansus tersebut DPRD akan melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan pemerintah daerah.
“Sebagai Ketua Dewan tentu nantinya akan ada kritisi, dalam arti apakah yang telah disampaikan itu sesuai dengan kondisi di masyarakat,” jelasnya.
Menurut Firdaus, DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Terus terang saja kami ini sebagai wakil masyarakat dan banyak masyarakat yang melaporkan kepada kami hal-hal yang mungkin belum tercover oleh pemerintah. Hal-hal itu nanti akan menjadi tolok ukur kami dalam pembahasan di pansus,” ungkapnya.
Ia menambahkan, proses pembahasan tersebut merupakan bagian dari evaluasi yang wajar dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Pansus ini kan bagian dari evaluasi, jadi hal yang wajar. Ini perlu dilakukan supaya ke depan perjalanan anggaran bisa menjadi lebih baik,” pungkasnya.kin/mg
There is no ads to display, Please add some
