Kediri – Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi, menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengundang tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kediri di Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Wates pada Senin (9/3). Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan manfaat program MBG sekaligus menampung kritik dan masukan dari masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga memiliki tujuan besar untuk pemerataan gizi bagi generasi penerus bangsa.
Menurutnya, masih ada anggapan dari sebagian masyarakat yang menilai program makan gratis tidak diperlukan karena mereka merasa mampu menyediakan makanan sendiri di rumah. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan hal berbeda.
“Saya melakukan sidak ke beberapa sekolah. Alhamdulillah anak-anak sangat senang menerima program ini. Bahkan ada seorang siswi SMP kelas 2 yang sampai meneteskan air mata karena seumur hidupnya baru pertama kali makan buah anggur,” ujarnya.
Ia menilai hal tersebut menunjukkan bahwa program MBG memiliki peran penting dalam pemerataan asupan gizi bagi anak-anak di berbagai daerah.
Selain aspek gizi, Nurhadi juga menyoroti dampak ekonomi dari program tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam penyediaan bahan makanan, pemerintah mendorong penggunaan supplier dari lingkungan sekitar guna menjaga kearifan lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, sayur-mayur, buah, hingga lauk pauk diharapkan berasal dari supplier lokal. Ke depan kita juga menunggu regulasi agar keberadaan KDMP dapat mengoordinasikan supplier untuk dapur-dapur SPPG di sekitarnya,” jelasnya.
Program MBG juga dinilai mampu membuka peluang kerja baru, terutama bagi masyarakat yang terlibat dalam operasional dapur penyedia makanan.
Dalam forum tersebut, Nurhadi juga membuka ruang dialog bagi masyarakat dan wartawan untuk menyampaikan keluhan maupun kritik terkait pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kediri. Beberapa isu yang disoroti antara lain kualitas makanan, kemungkinan makanan basi atau tidak layak, hingga penilaian masyarakat terkait nilai makanan yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan.
Ia menjelaskan, apabila masyarakat menemukan makanan yang tidak layak, laporan dapat disampaikan melalui call center 127 atau kepada koordinator kecamatan maupun wilayah setempat.
“Kalau ada temuan dan itu fakta, bahkan berani menyebutkan dari dapur SPPG mana, silakan dilaporkan. Itu bukan hoaks atau fitnah, justru menjadi petunjuk bagi BGN untuk melakukan teguran atau bahkan memberikan sanksi,” tegasnya.
Menurut Nurhadi, sejauh ini menu makanan basah yang disediakan dalam program MBG di Kediri berjalan cukup baik. Namun, ia menilai menu kering yang diberikan selama bulan Ramadan masih perlu evaluasi.
Ia menilai perlu adanya petunjuk teknis dan standar operasional yang lebih jelas agar kualitas dan nilai makanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, yakni sekitar Rp10 ribu untuk siswa dan Rp8 ribu untuk balita.
“Menurut masyarakat, meskipun pihak dapur dan pengelola menyebut sudah sesuai ketentuan, tetapi di media sosial banyak yang menilai makanan tersebut tidak terlihat senilai Rp10 ribu atau Rp8 ribu. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Nurhadi berharap Badan Gizi Nasional dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menu Ramadan agar pelaksanaan program MBG di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan sesuai harapan masyarakat. kin/mg
There is no ads to display, Please add some
