Kediri – Universitas Indonesia (UI) melakukan sosialisasi jalur penerimaan mahasiswa baru di Kabupaten Kediri. Melalui sosialisasi yang diadakan Bupati Hanindhito Himawan Pramana berharap makin banyak pelajar dari daerahnya yang nantinya bisa masuk dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri termasuk UI.
Dalam sosialisasi yang digelar di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemkab Kediri pada Senin (4/8/2025) itu, disampaikan data mahasiswa baru dari Kediri yang masuk UI pada tahun 2025. Tercatat hanya ada 4 orang yang masuk ke UI, baik yang sekolah di kota maupun Kabupaten Kediri.
Meski data itu hanya sebatas dari UI, Mas Dhito, sapaan akrab bupati Kediri melihat adanya disparitas yang sangat jauh antara pelajar dari Kabupaten Kediri dengan kota-kota besar lain yang masuk perguruan tinggi negeri. Di Kabupaten Kediri, jumlah pelajar setingkat SMA ada sekitar 80.000 siswa.
“Pemkab sedang mendorong, anak-anak ini (dari 80.000 siswa) bisa masuk ke perguruan tinggi negeri,” katanya, Senin (4/8/2025).
Sosialisasi yang dihadiri langsung Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru UI, Prof. Dr. Luthfiralda Sjahfirdi, M. Biomed itu terkait jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Hadir dalam acara sosialisasi itu perwakilan pelajar dan para kepala sekolah setingkat SMA.
Selain dua jalur yang disosialisasikan itu, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya UI sendiri terdapat beberapa jalur lain yang bisa ditempuh, seperti Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) dan ujian mandiri.
Dari jalur yang bisa ditempuh tersebut, ada skema lain yang bisa dilakukan dan menjadi pertimbangan perguruan tinggi negeri seperti UI untuk menerima mahasiswa baru yakni surat rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.
“Hal-hal semacam itu yang kita akan atur, bahwa anak yang memang pintar tapi tidak mampu (secara finansial) juga punya hak,” ungkapnya.
Bagi Mas Dhito, para pelajar yang secara akademik berprestasi dan memiliki kapabilitas namun tidak memiliki kepercayaan diri harus terus didorong. Pun sekolah setingkat SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sebagai bupati Mas Dhito tak mau tinggal diam.
Pihaknya mengaku bakal berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Disisi lain, sebagai motivasi pihak sekolah, pihaknya berharap nantinya juga ada rangking untuk mengetahui sekolah yang bisa mengakselerasi anak didiknya masuk ke perguruan tinggi negeri.
“Bagi kepala sekolah saya titip anak didiknya, harus ada kerjasama antara kepala sekolah dan guru,” pesan Mas Dhito. mg
