Kediri – Jembatan di Jalan Suparjan Mangunwijaya, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang berada di bawah akses keluar (exit) Tol Kediri-Tulungagung, direncanakan ditutup mulai 22 Oktober 2026. Penutupan dilakukan untuk mendukung pekerjaan peninggian dan pelebaran jembatan yang terdampak pembangunan akses keluar tol.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri, Timbul, mengatakan jembatan tersebut perlu ditinggikan sekitar satu meter sekaligus dilakukan pelebaran. Pekerjaan akan dilaksanakan oleh kontraktor tol, PT Surya Sapta Agung Tol (SSAT), dengan estimasi pengerjaan selama delapan bulan.
“Untuk penutupan pengajuan 8 bulan, tetapi diusahakan 6 bulan atau kurang sudah selesai,” jelasnya, Senin (12/10).
Seiring rencana penutupan tersebut, Satlantas Polres Kediri Kota menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi dampak terhadap mobilitas masyarakat. Namun, teknis penutupan total dan rekayasa lalu lintas masih menunggu hasil rapat koordinasi lanjutan.
KBO Lantas Satlantas Polres Kediri Kota, Iptu Murnianto, menjelaskan pemasangan rambu-rambu akan dilakukan di sejumlah titik untuk membantu pengguna jalan mengetahui jalur yang dapat dilalui selama pekerjaan berlangsung.
“Rambu direncanakan dipasang dari arah selatan, mulai kawasan Ngadiluwih, Kras, hingga Alun-alun Kediri. Sementara dari arah utara, pemasangan dilakukan mulai Mengkreng, Papar, Jongbiru, hingga Semampir,” katanya.
Untuk kendaraan bus dari arah Tulungagung, rencananya tetap masuk ke Terminal Tamanan. Setelah itu, bus diarahkan menuju kawasan Alun-alun Kediri sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya.
Sedangkan kendaraan dari arah Surabaya direncanakan melintas melalui Semampir, lurus ke kawasan Kantor Pos, kemudian belok kiri melewati sisi selatan Kodim dan kawasan Baptis sebelum melanjutkan perjalanan ke arah timur.
Murnianto menyebut penutupan total direncanakan berada di sisi kiri dan kanan akses tol. Meski demikian, kepastian titik penutupan serta jalur pengalihan arus masih menunggu hasil koordinasi bersama pihak terkait.
“Pengaturan lalu lintas juga akan mempertimbangkan akses warga yang bermukim di sekitar lokasi. Sebab, sejumlah jalan alternatif memiliki keterbatasan untuk dilalui kendaraan roda empat maupun kendaraan berukuran besar,” pungkasnya.kin/mg
