Tag: DPRD Kabupaten Kediri

DPRD Kabupaten Kediri Tegaskan RJM Tak Dipindah, Statusnya Legal dan Penyumbang PAD

redaksi

Kediri – DPRD Kabupaten Kediri menegaskan tidak ada rencana pemindahan Raja Murah (RJM) di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). Kepastian itu disampaikan usai menerima audiensi Paguyuban Pedagang Pasar Ikan Hias, Kuliner, dan Pasar Buah SLG yang resah dengan beredarnya isu pemindahan RJM pada Kamis (23/7). Audiensi berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kediri, dan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, M. Zaini. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kediri. Ketua Paguyuban Pedagang, Sarjana, mengatakan para pedagang sengaja datang…

Read More

15 Raperda Terancam Molor Akibat Kebakaran Gedung DPRD Kabupaten Kediri

redaksi

Kediri – Dampak kerusuhan yang berujung kebakaran di gedung DPRD Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8) mulai terasa pada kinerja legislatif. Sejumlah agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diperkirakan mengalami keterlambatan. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Kediri, Ilario Mendes, menjelaskan terdapat 21 raperda yang ditargetkan selesai sepanjang tahun ini. Namun hingga pertengahan September, baru enam raperda yang tuntas. Sisanya, sebanyak 15 raperda masih dalam proses pembahasan dan terancam molor karena sebagian dokumen penting ikut hangus terbakar. “Sampai akhir September belum ada agenda masih rapat kegiatan internal DPRD saja,” ungkapnya Kamis (18/9).…

Read More

DPRD Kabupaten Kediri Temui Dinsos , Bahasa Pemblokiran Penerima Bansos

redaksi

Kediri – Komisi VI DPRD Kabupaten Kediri melakukan hearing ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri. Agenda tersebut membahas penyerapan anggaran APBD 2025, penyusunan RAPBD 2026, sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait banyaknya bantuan sosial (bansos) yang terblokir dan kepesertaan KIS/BPJS yang tidak lagi aktif. Ketua Komisi VI DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, menyampaikan bahwa dalam hearing tersebut Dinsos menjelaskan terblokirnya sejumlah rekening penerima bansos merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Pemblokiran dilakukan setelah Kemensos menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “PPATK menemukan adanya rekening penerima bansos yang…

Read More