Kediri – Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (2/7). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam isu nasional dan isu lokal. Massa aksi kemudian ditemui Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, M. Zaini.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Kediri, Irgi Ahmad Fahrezi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
“Hari ini publik telah banyak dikecewakan oleh pemerintah. Maka tuntutan kami adalah pemerintah melakukan evaluasi total terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan,” ujar Irgi.
Pada isu nasional, Aliansi Mahasiswa Kediri menuntut pemerintah menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat, mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat ekonomi nasional, melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi, mengaudit Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi masing-masing, serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Sementara pada isu lokal, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Kediri agar mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menutup dapur MBG yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Kami menolak ketika dapur MBG tidak tepat sasaran. Kalau memang tepat sasaran silakan berjalan, tetapi sistemnya harus diperbaiki. Dari temuan kami, masih ada dapur MBG yang berdiri di wilayah yang bukan prioritas, bahkan lokasinya berdekatan,” kata Irgi.
Mahasiswa juga menyatakan menolak wacana proyek geothermal di kawasan Gunung Wilis. Menurut mereka, proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, khususnya berkurangnya sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kediri dan daerah sekitarnya.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Kediri mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kasus jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri serta meminta DPRD Kabupaten Kediri mendorong transparansi rincian APBD agar dapat diakses masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, M. Zaini, mengatakan DPRD menghargai aksi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Aspirasi mereka tentunya punya dasar dan analisis. Ketika sudah tersampaikan, ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan peran di DPRD. Kewenangan yang menjadi ranah kami akan kami optimalkan, sedangkan yang di luar kewenangan akan kami koordinasikan dengan pihak terkait agar tetap mendapat respons,” ujar Zaini.
Terkait tuntutan mengenai MBG, Zaini mengatakan DPRD akan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperkuat pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Sementara mengenai wacana geothermal di Gunung Wilis, ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara komprehensif karena menyangkut lima kabupaten, yakni Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Madiun, dan Ponorogo.
“Karena belum ada sosialisasi secara detail mengenai dampak maupun efektivitasnya, kami akan mendorong agar pemerintah daerah ikut terlibat dalam proses pembahasannya. Aspirasi ini akan kami bahas bersama OPD terkait, baik mengenai MBG, geothermal, maupun persoalan lainnya. Bagi kami, ini bukan sekadar isu yang disampaikan mahasiswa, tetapi bentuk kepedulian yang harus ditanggapi secara bijak,” pungkas Zaini. kin/mg
There is no ads to display, Please add some
