Kediri – Untuk pertama kalinya pasca gedung DPRD Kota Kediri ludes terbakar akibat kerusuhan beberapa waktu lalu, DPRD Kota Kediri menggelar perdana rapat paripurna. Bertempat di gedung pertemuan BKPSDM, pada Kamis (25/9) paripurna membahas penjelasan Wali Kota Kediri atas nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menegaskan bahwa perubahan APBD tahun ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian program prioritas daerah.
“Perubahan APBD diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka kemiskinan. Intinya, kita gunakan untuk mendukung capaian kinerja pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purba Kelana, menambahkan bahwa silpa senilai Rp338,183,377,781,83 sen. dan itu sudah teralokasiskan di APBD di awal sebesar Rp330,942,997,634 rupiah sehingga yang dialokasikan di dalam perubahan APBD ini sebesar Rp7,240,380,147,83 sen.
“Silpa itu berasal dari yang pertama, pelampuan pendapatan yang kedua, efisiensi belanja,” jelas Sugeng.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menekankan komitmen legislatif untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali pada kepentingan rakyat. Fokus kami adalah agar anggaran tersalurkan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” tegasnya. kin/mg
