Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, melakukan peninjauan langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial di Kantor Pos Kediri, Rabu (26/11). Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota memastikan mekanisme penyaluran berjalan lancar, cepat, dan tepat sasaran.
“Hari ini kami melakukan survei di Kantor Pos terkait penyaluran BLT dari Kementerian Sosial. Masing-masing penerima mendapatkan Rp900.000. Kami ingin memastikan penyalurannya berjalan baik, lancar, dan tepat sasaran,” ujar Wali Kota.
Vinanda menyebutkan, penggunaan aplikasi verifikasi penerima sudah membantu mencegah adanya warga yang mengaku berhak menerima padahal tidak terdaftar. “Tadi sudah terlihat aplikasinya bekerja dengan baik. Kemarin ada yang mengaku dapat bantuan, setelah dicek ternyata bukan penerima. Artinya potensi salah sasaran bisa diantisipasi,” jelasnya.
Hari ini tercatat sekitar 1.500 penerima datang mengambil bantuan. Total penerima di tahap ini sekitar 7.000 orang, dan jumlah tersebut masih dapat bertambah pada penyaluran berikutnya.
Wali Kota juga mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak. “Tolong bantuan ini dipakai untuk hal yang bermanfaat. Jangan sampai disalahgunakan untuk pinjol atau judi online. Banyak yang tadi bilang memakai untuk kebutuhan sekolah dan kesehatan, itu sangat baik,” pesannya.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, menjelaskan bahwa penyaluran BLT Kesra di Kota Kediri menyasar warga dari desil 1 hingga 5. Namun mekanisme penyalurannya berbeda.
“Yang sudah rutin menerima bantuan dari pusat seperti PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu disalurkan melalui rekening bank. Sementara yang belum pernah menerima bantuan dari pusat baru disalurkan lewat Kantor Pos,” kata Imam.
Tahap pertama ini difokuskan pada penerima desil 1–4 yang belum pernah terdaftar di program pusat. Dari total sekitar 12 ribu calon penerima, sekitar 7 ribu disalurkan melalui Kantor Pos pada tahap awal.
Imam menyebutkan, sebelum penyaluran dilakukan, Dinsos melakukan verifikasi ketat. Bantuan akan disalurkan hingga 29 November. “Kami cek melalui Dukcapil dan juga survei langsung ke rumah. Ada sekitar 3.000 data yang tidak layak, seperti warga sudah pindah atau meninggal. Ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.kin/mg
