Kediri – Kota Kediri berhasil meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Transaksi Terbesar dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui platform Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Total transaksi Pemkot Kediri melalui Jatim Bejo pada periode Januari–Desember 2024 mencapai Rp43.822.324.761.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dalam acara e-Purchasing Award 2025 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Ruang Hayam Wuruk, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Pada kesempatan ini, Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi fondasi utama peningkatan tata kelola pemerintahan. Ia menyinggung tingginya nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jatim yang turut ditopang oleh kematangan sistem pengadaan barang/jasa. “Pengadaan elektronik bukan hanya soal efisiensi, tapi juga upaya mengurangi risiko hukum, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas,” ujar Adhy.
Saat ditemui, Mbak Wali menuturkan bahwa penghargaan ini dapat diraih berkat kerja keras seluruh jajaran yang telah memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, pemanfaatan platform Jatim Bejo memberikan dukungan besar dalam menghadirkan proses belanja daerah yang lebih terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Kediri menambahkan harapan capaian tersebut juga membawa manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah. Dengan diraihnya kategori Transaksi Terbesar dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang dan Jasa, roda ekonomi UMKM lokal di Jawa Timur, khususnya di Kota Kediri, semakin bergerak dan tumbuh. Belanja pemerintah yang diarahkan pada produk lokal dinilai mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi usaha lokal untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja.
“Pencapaian ini selaras dengan visi misi Pemerintah Kota Kediri yang Aman. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri,” jelas Mbak Wali.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagus Hermawan menuturkan bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, khususnya pengadaan barang dan jasa lainnya, melalui mekanisme e-purchasing, baik melalui Portal Pengadaan Nasional (INAPROC) maupun melalui Toko Daring. Pelaksanaan e-purchasing ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta mempercepat proses pengadaan.
Lebih lanjut, Bagus Hermawan menjelaskan bahwa upaya Pemerintah Kota Kediri dalam percepatan pengadaan barang dan jasa melalui Jatim Bejo, dengan melaksanakan pembelian langsung barang/jasa tertentu, terutama pengadaan konsumsi rapat (catering/makanan-minuman) dan Alat Tulis Kantor (ATK), melalui platform Toko Daring (misalnya Mbizmarket).
“Pelaksanaan pembelian langsung melalui Toko Daring tersebut mengacu pada regulasi yang sudah ada, sebagai pedoman dalam rangka standardisasi proses pembelian, peningkatan akuntabilitas, serta percepatan realisasi belanja menggunakan fasilitas e-purchasing,” pungkasnya. mg
