Kediri – Pihak kontraktor proyek pembangunan Alun-alun Kota Kediri, PT Surya Graha Utama KSO, secara tegas menolak nilai pembayaran sebesar Rp6,6 miliar sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena dinilai tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Kuasa hukum PT Surya Graha Utama KSO, Santoso, menyatakan bahwa sejak awal pihaknya telah menyampaikan keberatan atas nilai tersebut. Menurutnya, nilai Rp6,6 miliar jauh di bawah perhitungan yang semestinya diterima kontraktor.
“Saya yakin pihak PUPR sebenarnya sudah mengetahui nilai pembayaran yang diminta kontraktor. Nilai yang ditawarkan saat ini jelas jauh di bawah itu,” tegasnya saat dihubungi Jumat (6/2).
Santoso juga menyinggung kondisi proyek pasca pemutusan kontrak. Ia menyebutkan bahwa kunci lokasi proyek diminta dan dipegang oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Karena itu, menurutnya, tanggung jawab atas kondisi bangunan dan material di dalam area proyek semestinya berada pada pihak yang menguasai lokasi.
“Pada saat kontrak diputus, kunci lokasi proyek diminta dan dipegang oleh PUPR. Secara logika, pihak yang memegang kunci semestinya bertanggung jawab atas barang dan kondisi bangunan yang berada di dalam area proyek baik kerusakan atau kehilangan,” jelasnya.
Terkait klausul kontrak mengenai kewajiban membangun kembali atau merobohkan bangunan, Santoso menyebut hal tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dan tidak bisa diberlakukan secara sepihak.
Sementara mengenai rencana konsinyasi ke pengadilan, ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan opsi terakhir. Namun ia menilai, konsinyasi tidak seharusnya dipaksakan apabila salah satu pihak secara tegas menolak nilai pembayaran yang ditawarkan.
“Pada prinsipnya, kami juga menegaskan tidak mau dibayar segitu,” pungkasnya.kin/mg
There is no ads to display, Please add some
