Kediri – SD Negeri Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran baru meski hanya menerima dua peserta didik baru di kelas 1. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang tengah mengkaji berbagai langkah penataan sekolah dengan jumlah murid minim.
Guru Kelas 2 SDN Bedug, Sukamto, mengungkapkan rendahnya jumlah peserta didik baru dipengaruhi beberapa faktor. Selain minimnya jumlah anak usia sekolah di Desa Bedug, banyak orang tua memilih menyekolahkan anak ke madrasah ibtidaiyah (MI) yang dinilai memiliki basis pendidikan agama lebih kuat.
“Anak-anak lulusan TK di wilayah sini sebagian besar memilih masuk MI. Yang benar-benar masuk ke SD sangat sedikit, sehingga tahun ini hanya ada dua siswa baru,” ujarnya Rabu (15/7).
Menurut Sukamto, selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dua siswa kelas 1 sementara digabung dengan kelas 2 agar suasana belajar lebih hidup. Setelah kegiatan MPLS selesai, proses pembelajaran akan dilakukan secara terpisah sesuai jenjang masing-masing dengan guru kelas masing-masing.
Sukamto berharap pemerintah dapat membangun koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama agar penerimaan peserta didik baru lebih merata.
“Harapannya ada kerja sama dan pengaturan kuota antara SD dan MI sehingga semua sekolah mendapatkan murid secara proporsional. Kalau semua bebas menerima tanpa pengaturan, sekolah negeri yang jumlah siswanya sedikit akan semakin kesulitan,” katanya.
Meski jumlah siswa terus menurun, pihak sekolah mengaku terus berupaya menarik minat masyarakat melalui berbagai program pembiasaan karakter dan keagamaan, seperti salat dhuha, salat berjamaah, pembacaan Asmaul Husna setiap Jumat, penyambutan siswa setiap pagi, hingga menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan wali murid.
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Inul Dwi Astuti, menegaskan layanan pendidikan tetap diberikan meski jumlah peserta didik sangat sedikit.
“Walaupun hanya dua siswa, pembelajaran tetap kami laksanakan karena layanan pendidikan kepada anak harus tetap dipenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam Kurikulum Merdeka, kelas 1 dan kelas 2 berada pada Fase A sehingga memiliki capaian pembelajaran yang sama. Kondisi tersebut memungkinkan pengaturan pembelajaran pada tahap awal tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan.
“Insyaallah pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Setelah MPLS akan kami evaluasi sesuai kondisi di satuan pendidikan,” katanya.
Inul menyebut terdapat sekitar 15 SD negeri di Kabupaten Kediri yang saat ini memiliki jumlah peserta didik baru kurang dari lima orang. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan.
Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah memetakan asal lulusan taman kanak-kanak (TK) melalui sistem pilihan sekolah untuk mengetahui pola perpindahan peserta didik.
Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan penggabungan atau merger sekolah. Namun, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan hanya karena jumlah murid sedikit.
“Merger membutuhkan analisis dan pertimbangan yang matang. Yang dikaji bukan hanya jumlah murid, tetapi juga distribusi guru, kondisi wilayah, serta berbagai aspek lainnya,” pungkasnya.kin/mg
