Kediri – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peninjauan terhadap empat gedung pemerintahan yang terdampak kerusuhan. Tiga gedung merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Kediri, yakni Gedung Sekretariat Daerah, Gedung DPRD, dan Gedung Bupati, sedangkan satu gedung lainnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Gedung Samsat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni menyampaikan, hasil dari kunjungan tersebut belum final. “Hari ini masih tahap analisis awal. Tim Kementerian PUPR akan menentukan apakah keempat gedung ini masuk kategori rusak berat yang harus dibangun ulang, atau cukup direhabilitasi,” ujarnya, Kamis (11/9).
Nantinya pembangunan gedung yang rusak terbakar akibat kerusuhan beberapa waktu lalu akan dibiayai oleh Kementerian PUPR. Namun ia belum bisa memastikan berapa persen bantuan biaya pembangunan Pemkab Kediri tersebut.
Dari analisis Pemkab Kediri, nilai kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai Rp160 miliar. Rinciannya, sekitar Rp136 miliar untuk tiga gedung, sedangkan Rp23,9 miliar berasal dari kerusakan peralatan dan mesin sebanyak 4.723 item.
Selain tim dari Kementerian PUPR, pihak konsultan teknis ITS juga telah melakukan kajian lapangan. “Hari ini ITS kesini untuk ketiga kalinya guna pengumpulan data akhir. Laporan pendahuluan kemungkinan keluar pekan ini, sedangkan laporan final sekitar satu minggu setelahnya,” tambahnya.
Pemkab Kediri berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh dalam pemulihan gedung yang rusak. “Harapan kami, bantuan bisa 100 persen dari Kementerian. Namun jika tidak, maka kami harus melakukan rasionalisasi anggaran SKPD,” jelasnya. kin/mg
There is no ads to display, Please add some
