Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindakan anarkis yang terjadi dalam kerusuhan pada 30 Agustus lalu. Dari pendataan sementara, kerugian akibat pembakaran dan penjarahan fasilitas pemerintah diperkirakan mencapai Rp500 miliar. “Kurang lebih Rp500 miliar kerugian yang dialami akibat aksi anarkis tersebut,” ungkap Bupati Dhito, Senin (1/9).
Meski sejumlah gedung pemerintahan rusak, pelayanan publik di lingkup Pemkab Kediri tetap berjalan. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak harus berpindah lokasi sementara agar pelayanan masyarakat tidak terhenti.
Sementara itu sebagai langkah antisipasi kerusuhan susulan yang melibatkan para pelajar, Pemkab bersama Forkopimda memberlakukan jam malam. Setiap malam, patroli akan dilakukan untuk membubarkan kerumunan yang masih ada di atas pukul 21.00–22.00. Titik rawan seperti Kecamatan Ngasem dan Pare menjadi fokus pengawasan.
Selain itu, pos keamanan lingkungan (poskamling) di desa-desa juga diaktifkan kembali. Para camat telah diarahkan untuk berkoordinasi intens dengan Kapolsek dan Koramil, sementara kepala desa diimbau menggerakkan warganya bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Pemkab juga membuka layanan hotline untuk pengembalian barang hasil penjarahan. Sejumlah warga, terutama melalui peran orang tua, telah mengembalikan berbagai barang, mulai dari tabung LPG, alat tulis kantor, hingga barang-barang lain yang sempat dibawa massa.
Bupati Dhito mengapresiasi langkah warga yang sadar dan berani menegur anaknya agar mengembalikan barang rampasan. “Mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah tindak kriminal. Kami berterima kasih kepada orang tua yang peduli,” tegasnya.kin/mg
There is no ads to display, Please add some
