Kediri – Pemerintah Kota Kediri memastikan pembangunan Jalan Tol akses Bandara Dhoho terus berjalan. Hingga kini, Pemkot masih menunggu realisasi lahan pengganti atas aset daerah yang terdampak proyek strategis nasional tersebut sebelum menerbitkan izin pemanfaatan lahan pada tahap berikutnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri, Endang Kartika Sari, menjelaskan aset Pemkot yang terdampak pembangunan jalan tol mencapai 72 bidang. Rinciannya terdiri atas 21 bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 46 bidang sawah non-LP2B, dan lima bidang yang terdapat bangunan. Total luas lahan terdampak pada tahap pertama mencapai 17,02 hektare, yang terdiri atas 10,69 hektare LP2B, 6,16 hektare sawah non-LP2B, dan 0,17 hektare lahan bangunan.
Untuk memenuhi kebutuhan lahan pengganti, Tim Pengadaan Tanah (TPT) telah menawarkan 180 calon bidang. Pemkot kemudian membentuk tim verifikasi pada Februari 2026 dan hingga April telah menyelesaikan verifikasi terhadap 141 bidang. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada TPT.
“Pada 13 Juli kami mendapat jawaban dari TPT bahwa prosesnya masih berada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian PUPR. Selain itu, TPT juga sedang meminta legal opinion (LO) kepada Kejaksaan Agung,” ujar Endang pada Jumat (31/7).
Ia menegaskan, aset Pemkot yang terdampak jalan tol tidak akan diganti dengan uang, melainkan lahan pengganti yang disediakan oleh badan usaha jalan tol di wilayah Kota Kediri.
“Pemkot tidak menerima uang, tetapi lahan pengganti. Jadi yang mengganti adalah badan usaha jalan tol melalui mekanisme yang sudah diatur,” katanya.
Endang menjelaskan, Pemkot telah menerbitkan izin pemanfaatan lahan tahap pertama. Namun hingga kini lahan penggantinya belum direalisasikan sehingga izin pemanfaatan lahan untuk tahap berikutnya belum dapat diterbitkan.
“Kami bukan menghambat pembangunan jalan tol. Izin tahap pertama sudah kami keluarkan, tetapi sampai sekarang lahan penggantinya belum ada. Karena itu kami belum berani mengeluarkan izin pemanfaatan berikutnya,” tegasnya.
Menurut Endang, belum tuntasnya proses tersebut disebabkan masih berlangsungnya sinkronisasi aturan terkait penggantian lahan LP2B. Pemerintah pusat masih mengoordinasikan ketentuan antara Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, serta Kejaksaan Agung agar mekanisme penggantian lahan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia menambahkan, lahan LP2B memiliki perlakuan khusus karena merupakan lahan pertanian yang dilindungi. Oleh sebab itu, proses penggantian tidak dapat disamakan dengan lahan biasa dan harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Terkait isu proyek jalan tol mangkrak yang beredar di media sosial, Endang menegaskan informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, pembangunan fisik tetap berjalan, sedangkan yang masih berproses adalah penyelesaian administrasi penggantian lahan.
“Jadi kami dari pemerintah Kota Kediri, karena belum ada penggantian pada tahap pertama, jadi kami belum berani mengeluarkan izin pemanfaatan yang berikutnya,” pungkasnya. kin/mg
There is no ads to display, Please add some
