Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat tanah seluas hampir 6 hektare kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia pada Kamis (27/8). Aset tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pelayanan haji, termasuk Hotel Haji, di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.
Penyerahan sertifikat tanah dilakukan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa. Tanah yang diserahkan memiliki luas sekitar 59.307 meter persegi dengan nilai mencapai Rp63,28 miliar.
Dewi Mariya Ulfa mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan bentuk dukungan Pemkab Kediri terhadap rencana pengembangan pelayanan haji, seiring dengan upaya menjadikan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi dan debarkasi haji.
“Dengan adanya rencana pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Dhoho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jemaah dapat berlangsung dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan tertata. Salah satu fasilitas tersebut adalah Hotel Haji,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan Hotel Haji tidak hanya menjadi fasilitas akomodasi bagi jemaah, tetapi juga bagian dari penguatan ekosistem pelayanan haji di kawasan Bandara Internasional Dhoho.
Pemkab Kediri berharap keberadaan fasilitas tersebut nantinya memberikan manfaat bagi jemaah haji dari Kediri dan wilayah sekitarnya. Selain itu, pembangunan Hotel Haji dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga mendorong pertumbuhan sektor usaha di sekitar lokasi.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa lahan tersebut nantinya tidak hanya diproyeksikan untuk pembangunan Hotel Haji, tetapi juga dapat digunakan untuk kantor Kementerian Haji di Kabupaten Kediri.
“Yang insyaallah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insyaallah kita gunakan untuk hotel haji,” ungkapnya.
Terkait waktu pembangunan Hotel Haji, pihak Kementerian Haji dan Umroh menyebut masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai skema pembiayaan dan kemungkinan menggandeng pihak ketiga.
“Setelah penyerahan ini kita akan mulai bicara. Tentu kita akan menyiapkan berbagai hal, termasuk bagaimana pendanaannya. Karena kita tahu pemerintah kita akan banyak kebutuhan, sehingga kalau langsung dibangun sekarang akan kesulitan. Maka kita berpikiran mungkin untuk bisa bekerja sama dengan pihak ketiga,” jelasnya.
Kementerian Haji dan Umroh juga menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan Bandara Internasional Dhoho Kediri dapat melayani penerbangan haji pada 2027.
“Kita tahun depan, tahun 2027 berusaha keras bagaimana kita bisa membuka Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji. Sudah kita upayakan banyak hal dan mungkin belum 100 persen berhasil, tapi kita sudah menuju ke sana,” pungkasnya.
Discussion about this post