Kediri – Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menegaskan bahwa isu penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat judi online harus ditelisik lebih dalam. Menurutnya, tidak semua penerima langsung menggunakan dana bansos untuk bermain judi, melainkan seringkali kasus ini muncul karena faktor dalam satu Kartu Keluarga (KK) maupun penyalahgunaan data pribadi.
“Apakah uang yang dipakai berasal dari bansos, atau uang pribadi mereka itu sulit dibuktikan. Karena dalam satu KK, meski bantuan ditujukan untuk orang tua, bisa jadi kadang anaknya atau dalam satu KK yang justru bermain judi,” jelas Paulus, Senin (22/9).
Ia mencontohkan, bantuan senilai Rp600 ribu bisa saja digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun di sisi lain, ada anggota keluarga yang memakai uang pribadinya untuk judi. Situasi ini menimbulkan persepsi seolah-olah dana bansos dipakai berjudi.
Lebih lanjut, Paulus mengungkapkan adanya kasus penyalahgunaan data, di mana KTP penerima dipinjam atau disalahgunakan pihak lain. “Ada laporan, KTP ditaruh sembarangan, bahkan di atas lemari. Akhirnya data dipakai untuk mendaftar ke platform judi online. Padahal penerimanya sendiri tidak pernah bermain judi,” katanya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga arti penting data pribadi. “Banyak masyarakat kita yang kurang paham pentingnya KTP. Padahal, ketika data itu digunakan pihak lain, dampaknya bisa luas, termasuk mempengaruhi status bantuan sosial,” tambahnya.
Paulus juga menegaskan, hingga kini Dinas Sosial Kota Kediri belum menemukan indikasi adanya sindikat yang memanfaatkan bansos untuk judi online. “Yang ada lebih ke persoalan di dalam keluarga atau keteledoran dalam menjaga data. Kalau sindikat, sejauh ini belum ada buktinya,” tegasnya.
Terkait pengajuan reaktivasi bansos yang sempat terblokir karena masalah data, Paulus menyebut sudah ada tambahan sembilan pengajuan terbaru, sehingga total lima belas warga mengurus kembali status kepesertaan mereka.
“Proses reaktivasi masih bisa dilakukan karena penetapan bansos triwulan IV belum keluar. Jadi warga masih punya kesempatan memperbaiki data,” pungkasnya. kin/mg
