Kediri – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melakukan audit kehandalan bangunan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca robohnya salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PUPR, Dewi Chomistriana, mengatakan audit awal menunjukkan hasil positif. Sejumlah konstruksi di area pesantren dinilai sudah sesuai perencanaan, meski masih membutuhkan beberapa penguatan struktur.
“Kalau kami lihat perencanaan bangunannya sudah cukup baik. Hanya ada beberapa penguatan yang perlu dilakukan, terutama pada bagian dinding. Kami juga memberikan rekomendasi langsung kepada tukang dan santri yang ikut mengawasi pembangunan,” kata Dewi. Kamis (9/10/2025).
Kemen PUPR juga akan memberikan pendampingan teknis dalam proses pembangunan, termasuk untuk persetujuan bangunan gedung (PBG) dan perbaikan perencanaan.
“Mudah-mudahan pendampingan ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan di Ponpes Lirboyo. Kami akan membantu dalam setiap tahap agar hasilnya lebih kuat dan aman,” imbuhnya.
Menurut Dewi, saat ini terdapat sekitar 42 ribu pondok pesantren di Indonesia yang akan menjadi objek audit. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh perwakilan Kemen PUPR di provinsi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agama.
Audit dilakukan terhadap pondok pesantren yang sedang dalam tahap pembangunan maupun yang sudah berdiri. Di Ponpes Lirboyo sendiri, proses audit berlangsung hingga Sabtu (11/10), mencakup pemeriksaan gedung madrasah dan penginapan yang tengah dibangun.
Sementara itu Pengasuh Ponpes Lirboyo, KH Oing Abdul Muid (Gus Muid), menyambut baik langkah pemerintah tersebut.
“Kami sangat terbuka dan siap menerima hasil audit. Kemen PUPR juga menyampaikan kesiapannya membantu jika ada hal yang perlu diperbaiki,” jelas Gus Muid.
Selain audit bangunan, Kemen PUPR juga berencana memberikan pelatihan keterampilan konstruksi bagi para santri Ponpes Lirboyo yang tertarik di bidang pembangunan.
Program ini meliputi pelatihan dan sertifikasi level 1–4 untuk tukang dan level 5–6 untuk mandor, guna meningkatkan kompetensi kerja dan legalitas para santri di bidang konstruksi.
“Kami ingin para santri memiliki keahlian yang diakui. Dengan sertifikat, mereka bisa bekerja secara legal dan profesional di proyek-proyek konstruksi, termasuk di lingkungan pesantren,” ungkap Dewi.
Rencana tersebut disambut antusias oleh pihak pesantren. Menurut Gus Muid, pelatihan ini akan memperluas peluang para santri setelah lulus.
“Santri jadi tidak hanya tenaga bantu, tapi bisa berkembang menjadi tenaga profesional di bidang konstruksi. Proyek pembangunan tetap dikerjakan oleh tukang profesional. Santri hanya membantu hal-hal ringan sebagai bagian dari kegiatan kebersamaan,” tegasnya.
Langkah audit dan pelatihan ini diharapkan memperkuat keamanan bangunan pondok pesantren sekaligus membuka ruang pemberdayaan santri di bidang konstruksi nasional. mg
There is no ads to display, Please add some
