Kediri – Pemerintah pusat memastikan seluruh biaya perbaikan gedung pemerintahan yang rusak akibat kerusuhan di Kabupaten Kediri akan ditanggung tanpa membebani APBD. Hal itu disampaikan langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo saat kunjungan kerja ke Kediri, Minggu (14/9).
Menurut Dodi, kebijakan ini diambil agar anggaran daerah tetap bisa diprioritaskan untuk program pelayanan masyarakat. Ia menegaskan, sejumlah gedung akan direhabilitasi, sementara Gedung DPRD yang mengalami kerusakan parah akan dibongkar total dan dibangun kembali.
“Semua kita tanggung penuh. Kalau ada dana dari Pemkab, itu bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat lain,” tegas Dodi.
Proses perbaikan disebut sudah berjalan sejak Sabtu (13/9), dengan desain lama sebagai acuan. Namun, beberapa bagian tetap harus dibangun ulang. Tanggung jawab pemerintah pusat hanya mencakup bangunan fisik, tidak termasuk sarana prasarana yang hilang akibat dijarah atau terbakar.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Meski demikian, ia menekankan bahwa rencana relokasi Gedung DPRD bukan kewenangan eksekutif.
“Keputusan pindah atau tetap itu ada di pimpinan DPRD. Kami hanya mengikuti,” ujarnya.
Hanindhito menambahkan, jika pembongkaran dilakukan, Pemkab Kediri terlebih dahulu akan menghapus aset lama sebelum pembangunan baru dimulai.kin/mg
There is no ads to display, Please add some
