Kediri – Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendapatkan sambutan hangat warga Desa Jabon, Kecamatan Banyakan dalam kampanyenya, Sabtu (2/11/2024). Melihat rekam jejak di periode pertama, Mas Dhito disebut sebagai pemimpin yang dapat membangun koneksi termasuk ke pemerintah pusat.
“Cari pemimpin itu yang punya wacana dan punya akses. Tapi yang paling utama itu punya akses,” kata Pujianto, tokoh masyarakat Desa Jabon menggambarkan sosok Mas Dhito.
Di periode pertama banyak program pembangunan yang digagas Mas Dhito berhasil direalisasikan diantaranya berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Terutama dalam bidang infrastruktur, seperti pembangunan Jembatan Jongbiru, Pasar Wates, selanjutnya pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati tahap 2.
Pembangunan Pasar Wates, periode pertama pengerjaan menggunakan anggaran dari Kementerian Perdagangan, dan tahap kedua dilanjutkan dari pemerintah kabupaten. Sedang, dalam pembangunan jembatan Jongbiru, pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan adapun pembangunan fisik jembatan dilakukan Kementerian PUPR.
“Pembangunan-pembangunan itu tadi kan sharing (dengan pusat). Kalau mungkin Jembatan Jongbiru hanya dibiayai APBD saja nggak akan cepat selesai ,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, mewakili warga Kecamatan Banyakan Pujianto berharap Mas Dhito pada periode kedua mendatang bisa merealisasikan pendirian SMA/SMK di wilayah Kecamatan Banyakan. Sebab, hingga saat ini di daerah Banyakan belum memiliki sekolah negeri setingkat SMA/SMK.
Disisi lain, pihaknya juga mengeluhkan persoalan zonasi yang membuat warga kesulitan mencari sekolah. Besar harapannya aturan zonasi itu bisa dihapus, karena tidak cocok di Kabupaten Kediri dengan wilayahnya yang luas.
“Kabupaten Kediri ini wilayahnya luas. Kalau dibandingkan kota yang hanya tiga kecamatan ya jauh,” tambahnya.
Merespon harapan warga, Mas Dhito mengungkapkan sekolah setingkat SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Pihaknya mengaku bakal melakukan komunikasi dengan provinsi supaya ada penambahan sekolah setingkat SMA/SMK di Kabupaten Kediri.
Adapun untuk persoalan zonasi, Mas Dhito telah berkomitmen untuk berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya aturan zonasi untuk Kabupaten Kediri dikaji ulang.
“Menjadi seorang kepala daerah itu harus bisa berkomunikasi baik dengan provinsi maupun pusat,” tegas Mas Dhito. mg
