Kediri – Awal tahun periode kedua pemerintahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dihadapkan pada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar menjadikan Pemkab Kediri melakukan penyesuaian anggaran demi keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan dasar terus berjalan.
Di tengah bayang-bayang pembatasan ruang fiskal, pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas bupati yang dilantik pada 20 Februari 2025 tersebut. Hal ini terlihat dari capaian yang telah dilakukan pada dua bidang layanan dasar tersebut di sepanjang tahun 2025.
Pendidikan, bagi bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kediri. Kebijakan di bidang pendidikan tetap menjadi fokusnya. Termasuk melanjutkan keberlangsungan SMA Dharma Wanita Boarding School bagi anak-anak dari keluarga miskin yang telah dirintis sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi kabupaten kediri itu bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” kata Mas Dhito.
Sepanjang 2025, Mas Dhito menggelontorkan anggaran hingga Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan, naik Rp4 miliar dari tahun sebelumnya. Meski daerah mengalami keterbatasan keuangan, program beasiswa pendidikan ini diakui tetap dilanjutkan pada 2026 ini.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya,” terangnya.
Kemudian, persoalan guru-guru honorer, sampai akhir tahun 2025 sebanyak 2.208 guru honorer di Kabupaten Kediri telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedang, 1585 guru lainnya, diangkat sebagai PPPK paruh waktu termasuk bagi 579 tenaga kependidikan.
Adapun bagi guru honorer yang belum terakomodir PPPK, baik itu yang masuk Dapodik maupun Non Database, pemerintah daerah tetap memperhatikan kesejahteraan pendidik ini dengan pemberian insentif termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemberian insentif/bisyaroh dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan bagi guru-guru madin, dimana pada 2025 telah menjangkau 9500 orang dan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan target 12.000 orang.
Selain masalah SDM, rehabilitasi bangunan sekolah rusak juga tak ketinggalan. Pada 2025 Pemkab Kediri telah selesai melakukan rehabilitasi sebanyak 104 satuan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP dan akan terus dilanjutkan tahun ini.
“Membangun sekolah tetap (kita lakukan),” tambahnya.
Disisi lain, untuk layanan kesehatan Mas Dhito terus menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC). Berbagai upaya dilakukan, diantaranya Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan reaktifasi segmen PBI-JK yang dinonaktifkan secara besar-besaran mulai Bulan Juni hingga Desember 2025.
Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran hingga Rp143 miliar pada 2025 untuk UHC. Atas keseriusannya tersebut, hingga akhir 2025 UHC Kabupaten Kediri telah mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan masyarakat 80,12 persen. Untuk mempertahankan capaian UHC, Pemkab Kediri pada 2026 ini mengalokasikan anggaran hingga Rp165,5 miliar.
Capaian UHC ini tentunya juga diimbangi dengan peningkatan mutu layanan kesehatan di setiap tingkatan faskes. Selain pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem) termasuk pelatihan tenaga medis dan paramedis untuk peningkatan layanan, Pemkab Kediri pada 2025 juga melakukan penambahan Puskesmas rawat inap.
Bidang kesehatan ini, diperluas dengan program peningkatan Puskesmas rawat inap dan pembangunan Rumah Sakit di kawasan Aerotropolis. Sampai penghujung 2025 Pemkab Kediri telah berhasil menambah 6 Puskesmas rawat inap dan hingga Februari ini tercatat sudah terdapat 13 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Kediri.
Mas Dhito melihat dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, berat untuk membangun rumah sakit yang memerlukan anggaran besar. Adapun strategi yang dilakukan yakni mencoba membangun kerjasama dengan swasta.
“Yang kita lakukan adalah kita komunikasi dengan beberapa rumah sakit, ada tiga rumah sakit,” katanya.
Program prioritas lain yang telah direalisasikan yakni insentif bagi 17 ribu Guru, Tenaga Pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama. Untuk guru ngaji dan agama, penerima manfaat bisyaroh di tahun 2025 bahkan mencapai 9.500 orang dan tahun 2026 direncanakan bertambah menjadi 12.000 orang.
Bidang pendidikan ini juga termasuk program beasiswa Kediri Berbudaya Rp 30 miliar per tahun. Kemudian, program bantuan stimulus fasilitas untuk mushola, masjid, ponpes, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.
Selanjutnya, program pemberian insentif untuk kader seperti posyandu dan KB, peningkatan insentif RT/RW, Halo Masbup 2.0, Gercep Sahaja administrasi kependudukan, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa sejahtera juga telah direalisasikan di 2025.
Dalam pemerintahannya, Mas Dhito juga berkomitmen untuk melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Setelah sebelumnya berhasil merevitalisasi Pasar Wates, awal periode kedua Mas Dhito melakukan revitalisasi Pasar Ngadiluwih.
Program lain yang secara bertahap mulai dijalankan yakni 30.000 lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2025 dimulai dengan 6.000 lebih lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat kabupaten kediri yang akan terus dilanjutkan tahun berikutnya.
Di sector pariwisata, Mas Dhito juga mulai melakukan pengembangan wisata dengan gebrakan membuka wisata Ubalan di akhir tahun 2025 dan tahun 2026 ini melanjutkan pembangunan akses jalan ke wisata Gunung Kelud.
“Kelud ini tahun 2026 saya mau selesaikan akses jalan sampai ke kawah, kemudian yang kedua (terkait) safetynya,” ungkap Mas Dhito.
Bidang infrastruktur yang menjadi bagian program prioritasnya, menurut Mas Dhito, saat ini keluhan masyarakat banyak pada jalan, terutama jalan desa. Adapun skema untuk pembangunan jalan desa yakni dengan pemberian BKK dimana pengerjaannya dilakukan desa. Hanya saja, untuk saat ini belum memungkinkan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah. (adv)
There is no ads to display, Please add some
