Ratusan Kepala Desa di Pemkab Kediri Desak Pengisian Jabatan Diwarnai Kericuhan


Saling dorong dan adu mulut warnai unjuk rasa Kepala Desa Di Kantor Pemkab Kediri ,Kamis (6/12/2018)

Wahyu Dadi

Kediri- 100 an Kepala Desa (Kades) dan perangkat dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri yang berlangsung di Kantor Pemkab Kediri sempat diwarnai kericuhan. 

Kericuhan bermula saat beberapa kades ingin bertemu dan memasuki ruangan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, namun dihalangi oleh pihak keamanan yang berjaga. Tak ayal, aksi saling dorong terjadi antara Satpol PP - Kades.

Kericuhan tak sempat berlangsung lama karena dengan sigap pihak keamanan dan koordinator keamanan aksi  kades melerai tindakan saling dorong tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Johansyah Iwan Kepala Desa Klampitan Kecamatan Purwoasri yang sekaligus menjadi salah satu Koordinator aksi menjelaskan, kedatangan para kepala desa di Kantor Pemkab tersebut tak lain adalah agar pemkab melaksanakan pemilihan dan pengangkatan kepala dan perangkat desa, karena sudah 6 bulan terdapat kekosongan jabatan perangkat dan kepala desa.

"Perangkat desa kita banyak banyak yang kosong, pekerjaan kita dituntut untuk cepat dan baik, kita kekurangan perangkat desa, sementara kita tidak diperbolehkan mengangkat perangkat desa padahal sudah ada Judical Review terkait hal itu, tetapi bupati belum memberikan perbup soal peraturannya," ucap Johansyah.

Menurut Johansyah, pihaknya meminta agar Bupati Kediri sesegera mungkin mengeluarkan Perbup rekrutmen perangkat desa agar kembali ke aturan semula yang memperbolehkan kepala desa merekrut perangkat desa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Satirin mengatakan, pihak pemerintah daerah akan segera menindak lanjuti tuntutan para kepala desa tersebut.

"Soal perubahan, itu wewenang Kemendagri sebenarnya, makanya besok kita sepakat akan mengambil surat rekomendasi di kemendagri bersama beberapa perwakilan kades agar mereka tahu bagaimana tugas kita disana, dan di hari minggunya kita akan mereview surat keputusan dari Kemndagri," jelas Satirin.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »